Dinyatakan Bersalah Atas Korupsi Kasus 1MDB, Najib Ajukan Banding dan Penundaan Hukum

Najib mengatakan dia akan mengajukan banding atas keputusan apa pun di pengadilan federal dan pengacaranya meminta penundaan hukuman. Tuduhan korupsi membawa denda besar dan hukuman penjara hingga 15 atau 20 tahun.

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak (Foto: Reuters)

KUALA LUMPUR, IPHEDIA.com - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, dinyatakan bersalah melakukan korupsi pada Selasa (28/7/2020) dalam persidangan pertama terkait dengan skandal multi-miliar dolar di dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Kasus ini secara luas dilihat sebagai ujian bagi upaya Malaysia untuk memberantas korupsi dan dapat memiliki implikasi politik besar bagi negara Asia Tenggara.

"Setelah mempertimbangkan semua bukti dalam persidangan ini, saya menemukan bahwa penuntutan telah berhasil membuktikan kasusnya tanpa keraguan," kata Hakim Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur, Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali, melansir Reuters.

Najib mengatakan dia akan mengajukan banding atas keputusan apa pun di pengadilan federal dan pengacaranya meminta penundaan hukuman. Tuduhan korupsi membawa denda besar dan hukuman penjara hingga 15 atau 20 tahun.

Najib menghadapi tujuh tuduhan pelanggaran kepercayaan, pencucian uang dan penyalahgunaan kekuasaan karena diduga menerima hampir $ 10 juta secara ilegal dari mantan unit 1MDB, SRC International. Dia mengaku tidak bersalah.

Itu hanya sebagian kecil dari uang yang Najib diduga telah disalahgunakan dari 1MDB. Jaksa penuntut mengatakan lebih dari $ 1 miliar dana 1MDB masuk ke akun pribadinya - di mana ia menghadapi total 42 tuntutan pidana.

Pihak berwenang AS dan Malaysia mengatakan total $ 4,5 miliar diyakini telah dicuri dari 1MDB, dana yang didirikan Najib, dan digunakan di seluruh dunia untuk membeli seni, kapal supery dan mendanai film "Wolf of Wall Street".

Para pejabat AS mengatakan jumlah uang yang dicuri "dari rakyat Malaysia sangat mengejutkan", dengan mantan jaksa agung AS Jeff Sessions menggambarkan skandal itu sebagai kleptokrasi dalam kondisi terburuknya.

Tuduhan korupsi lebih dari 1MDB telah menggantung di atas Najib selama lebih dari lima tahun. Tetapi tuduhan kriminal datang hanya setelah kekalahannya dalam pemilihan 2018 ketika penggantinya Mahathir Mohamad membuka kembali penyelidikan.

"Hukuman itu mengirim pesan kuat bahwa para pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan di kantor," kata anggota parlemen oposisi, Charles Santiago. "Dia tidak bisa mencuri uang orang dan berharap untuk berjalan bebas," tambahnya. (rts/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top