AM Hendropriyono Sebut KPK Kerja Senyap Selamatkan Uang Negara

Hendropriyono meyakini kepemimpinan Firli tak melenceng dari muruah. Pandangan pesimistis dari pihak lain dinilai terbantahkan dengan prestasi Firli.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono (Foto: Senayanpost.com)

JAKARTA, IPHEDIA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap bekerja maksimal menyelamatkan uang negara. Lembaga Antirasuah mencatat penyelamatan kerugian negara Rp32,24 triliun sepanjang 2019.

“Kesuksesan KPK tidak terlepas dari kepemimpinan Firli (Ketua KPK Firli Bahuri) yang berhasil melakukan sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya,” kata mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono, melalui keterangan tertulis, mengutip Senayanpost.com, Rabu (29/7/2020).

Hendropriyono meyakini kepemimpinan Firli tak melenceng dari muruah. Pandangan pesimistis dari pihak lain dinilai terbantahkan dengan prestasi Firli.

Menurut dia, mantan Deputi Penindakan KPK itu melawan kebiasaan lama KPK beberapa tahun terakhir. Hal itu yakni penangkapan yang sensasional dan cenderung gaduh dengan operasi tangkap tangan (OTT).

“Secara sistematis KPK bekerja dari hulu-hilir memberantas korupsi,” kata Hendropriyono.

Firli disebut mampu membuat KPK sangat inklusif dengan melibatkan masyarakat memberantas korupsi. Keberhasilan KPK dapat dilihat dari kinerja dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2020.

Berdasarkan laporan tahunan KPK, Hendropriyono menyebut Lembaga Antirasuah menyelidiki 160 perkara, memeriksa 3.512 saksi, dan menetapkan 85 tersangka. KPK juga sudah menangkap 61 terduga pelaku korupsi. Sebanyak 99 perkara turut dirampungkan.

“Dalam bidang pencegahan KPK melakukan kegiatan intervensi berupa penertiban aset daerah, pajak, sertifikasi lahan oleh KPK yang telah menyelamatkan keuangan negara demikian besar,” ucap Hendropriyono. (sp/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top