Mantan PM Malaysia Najib Hadapi Vonis pada Juli dalam Sidang Pertama Terkait 1MDB

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak (Foto: REUTERS / Lim Huey Teng / File Foto)

KUALA LUMPUR, IPHEDIA.com - Pengadilan Malaysia akan memberikan putusannya dalam kasus terhadap mantan perdana menteri Najib Razak pada 28 Juli. Putusan ini yang pertama dari beberapa persidangan korupsi yang ia hadapi atas skandal bernilai jutaan dolar di dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Najib, yang terpilih keluar dari kekuasaan pada 2018, menghadapi puluhan tuduhan kriminal, termasuk dugaan korupsi sekitar $ 4,5 miliar dari 1MDB, dana negara yang ia dirikan bersama pada tahun 2009.

Dalam kasus pertama terhadapnya, Najib telah menyatakan tidak bersalah atas tujuh tuduhan pelanggaran kepercayaan, pencucian uang, dan penyalahgunaan kekuasaan. Atas tuduhan itu ia secara ilegal menerima transfer 42 juta ringgit ($ 9,84 juta) dari mantan unit 1MDB SRC internasional.

Hakim Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur, Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali, pada Jumat (5/6/2020) menetapkan 28 Juli akan mengeluarkan putusannya, karena jaksa penuntut dan pengacara pembela menyampaikan argumen penutup mereka setelah pengadilan selama 14 bulan.

Jika dinyatakan bersalah, Najib, 66, akan menghadapi denda yang berat dan hukuman penjara hingga 15 hingga 20 tahun untuk setiap tuduhan.

Pengacara pembela mengatakan Najib disesatkan oleh pemodal Malaysia, Jho Low, dan pejabat 1MDB lainnya. Menurutnya, dana SRC yang disimpan dalam rekeningnya pada tahun 2014 disumbangkan oleh keluarga kerajaan Saudi, bukan disalahgunakan dari 1MDB seperti yang dituntut oleh jaksa.

Low menghadapi dakwaan di Malaysia dan Amerika Serikat atas dugaan peran sentralnya dalam kasus ini. Dia membantah melakukan kesalahan dan keberadaannya tidak diketahui. (*)

Sumber: Reuters
Alih Bahasa: Redaksi IPHEDIA.com

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top