Ketua DK OJK: Perbankan Restrukturisasi Kredit 5,33 Juta Debitur

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Wimboh Santoso (Foto: ANTARA/Sigid Kurniawan)

JAKARTA, IPHEDIA.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso mengatakan, hingga 26 Mei 2020 perbankan telah melakukan restrukturisasi untuk 5,33 juta debitur dengan total outstanding mencapai Rp517,2 triliun.

Dari jumlah itu, kata dia, outstanding restrukturisasi UMKM sebesar Rp250,6 triliun berasal dari 4,55 juta debitur dan non-UMKM Rp266,5 triliun berasal dari 780 ribu debitur.

“Jadi, kita dalam melakukan mapping debitur perbankan itu ada tiga klaster, yakni UMKM, BUMN, dan swasta,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (4/6/2020).

Wimboh menyebut, untuk total outstanding restrukturisasi di perusahaan pembiayaan per 2 Juni 2020 mencapai Rp80,55 triliun dengan 2,6 juta kontrak telah disetujui. “Terdapat 485 ribu kontrak yang masih dalam proses persetujuan,” ujarnya.

Sementara, untuk klaster BUMN telah ditangani secara khusus oleh Kementerian BUMN dan Menteri Keuangan sehingga OJK berharap tidak ada BUMN yang gagal dalam memenuhi kewajiban mereka baik di perbankan maupun pasar modal.

“Seharusnya tidak ada lagi BUMN yang akan default. Tidak ada lagi BUMN yang tidak akan membayar kewajibannya di pasar modal,” tegasnya.

Wimboh optimistis likuiditas perbankan akan tetap stabil seiring dengan kebijakan Quantitative Easing oleh Bank Indonesia (BI) yang telah menyuntikkan likuiditas sebesar Rp583,8 triliun.

“Ini yang banyak menikmati bank-bank besar sebagai player atau supplier di pasar uang antarbank sehingga menurut kami dari amunisi secara market tidak ada masalah,” katanya.

Tak hanya itu, ia menyatakan pemerintah juga telah menempatkan dana ke bank jangkar sebagai penyangga likuiditas perbankan jika diperlukan seiring dengan penandatanganan PP Nomor 23/2020 oleh Menteri Keuangan. (*)

Sumber: Antara

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top