-->

Kementerian PUPR Akan Evaluasi Kinerja Bank Pelaksana Penyalur Dana FLPP



JAKARTA, IPHEDIA.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) akan tetap mengevaluasi kinerja bank pelaksana penyalur dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin, mengatakan tetap akan mengevaluasi kinerja dari bank pelaksana sejauhmana komitmennya terhadap kuota unit rumah yang disepakati saat melakukan perjanjian kerjasama dengan PPDPP.

“Bank yang menurut penilaian kami berkinerja kurang bagus dalam penyaluran dana FLPP, kuotanya akan dialihkan ke Bank yang berkinerja bagus,” ujar Arief dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.

Kendati demikian sejauh ini menurut Direktur Utama PPDPP tersebut, bank pelaksana optimis target kuota mereka tercapai hingga akhir tahun.

Saat ini, BTN masih menjadi bank pelaksana penyalur tertinggi yang telah menyalurkan dana FLPP untuk 38.177 unit senilai Rp3,86 triliun.

Disusul BNI sebanyak 6.654 unit senilai Rp677 miliar. Selanjutnya posisi ketiga tertinggi penyalur FLPP hingga kemarin dipegang oleh BTN Syariah sebanyak 6.016 unit rumah senilai Rp585 miliar.

Posisi keempat ditempati oleh BRI Syariah sebanyak 3.300 unit senilai Rp332 miliar dan selanjutnya Bank BJB telah menyalurkan sebanyak 2.088 unit senilai Rp209 miliar.

BRI menyalurkan sebanyak 1.452 unit senilai Rp151 miliar dan Bank Mandiri sebanyak 1.021 unit senilai Rp101,7 miliar.

Hingga pertengahan Juni 2020, PPDPP telah telah menyalurkan dana FLPP sebanyak Rp6,82 triliun untuk 67.498 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Jumlah ini telah mencapai 65,85 persen dari target realisasi untuk tahun 2020 sebanyak Rp11 triliun untuk 102.500 unit rumah. (*)

Sumber: Antara
 

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top