Gubernur Herman Deru: Merebaknya Pandemi Covid-19, Program Daerah Tidak Boleh Terhenti



PALEMBANG, IPHEDIA.com - Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan, meskipun di tengah merebaknya pandemi Covid-19, program daerah tidak boleh terhenti meskipun dilakukan refokusing anggaran yang difokuskan dalam penanganan Covid-19.

"Berhentinya proses pembangunan tentu akan mempengaruhi perekonomian di suatu daerah," kata Herman Deru saat mengikuti rakor pemberantasan korupsi dan dialog bersama seluruh gubernur se-Indonesia yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui video conference di Sumsel Command Center, Rabu.

Gubernur Sumsel berharap daerah tetap bisa berinovasi dan improvisasi dalam hal pembangunan daerah meskipun keputusan refokusing terdapat persentasi tertentu dengan variabel kesehatan.

Menurut dia, banyaknya jumlah kasus positif di suatu daerah tidak dapat dijadikan tolak ukur suatu daerah menjadi dikucilkan, karena hal tersebut juga terjadi karena masifnya tes yang dilakukan oleh daerah dalam upaya cegah tangkal Covid-19, melalui tracing, testing, dan treatment. Yang membuktikan adanya keseriusan penanganan Covid-19 oleh Pemda.

"Kita harus berpikir tentang angka keberhasilan yang sembuh. Karena informasi peningkatan jumlah positif akan menimbulkan kepanikan dan kepanikan membuat ekonomi rusak. Yang perlu diperhatikan bagaimana treatmentnya," ujarnya.

"Karena jika kita ingin bantu UMKM, pasti mereka butuh keterampilan, harus ada pemasaran, sehingga harus ada solusi untuk ini semua," katanya.

Sementara itu, Ketua KPK RI, Firli Bahuri, sepakat dengan apa yang dikatakan Gubernur HD saat menanggapi hal tersebut. Dijelaskannya, sesuai amanat Presiden, selama musim pandemi ini kegiatan aktivitas perekonomian tidak boleh terhenti, PHK tidak boleh terjadi sehingga aktivitas ekonomi masih berjalan.

Di kesempatan itu, Firli juga meminta gubernur seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam mencegah terjadinya korupsi dengan melakukan pengelolaan pemerintahan dengan baik, terutama saat ini dalam pengelolaan dana refokusing untuk cegah tangkal Covid-19.

Dalam rakor pemberantasan korupsi dan dialog bersama seluruh gubernur se-Indonesia dengan KPK melalui video conference di Sumsel Command Center ini, turut hadir Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Yohanes H Toruan, Asisten III Administrasi dan Umum Prof Edwar Juliartha dan Para Kepala OPD Provinsi Sumsel. (bud/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top