Selama Pandemi, Kontrol Pemerintah dan Kesadaran Bersama Dukung Pengaturan Sosial

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (Foto: Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional)

JAKARTA, IPHEDIA.com – Beberapa daerah menetapkan peraturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam menghadapi penyebaran Covid-19. Di sisi lain, pemerintah daerah menerapkan pembatasan dengan pendekatan berbeda, seperti pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) di Provinsi Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo mengatakan, kunci dari pengaturan di tengah pandemi ini adalah kontrol pemerintah dan kesadaran masyarakat. Ia mencontohkan Bupati Banyumas melakukan kontrol dengan hadir langsung di antara warga masyarakat.

“Bupati keliling setiap siang dan malam. Kehadiran pemimpin untuk melakukan kontrol,” ujar Ganjar melalui ruang digital pada Selasa (19/5/2020).

Ia menambahkan, upaya lain untuk menekan penyebaran dengan dukungan penuh banyak pihak. Apa pun bentuk kebijakannya, seperti PSBB atau PKM, membutuhkan dukungan dari warganya. “Membangun kesadaran bersama. Kunci ada di sana,” ujarnya.

Ganjar menyampaikan, upaya mengedukasi kepada masyarakat sangat perlu dilakukan sehingga mereka memiliki literasi cukup tentang Covid-19. “Sebenarnya yang dibutuhkan hari ini literasi cukup tentang Covid, bagaimana sikap masyarakat bisa berubah,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah aktif untuk melakukan upaya-upaya pendekatan terhadap masyarakatnya, seperti dua pendekatan. Pendekatan yang dimaksud yakni persuasi atau edukasi dan regulasi. Menurutnya, regulasi yang diterapkan sebagai perangkat untuk social engineering.

Sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, Ganjar menyampaikan kepada bupati dan walikota untuk berkreasi. Prinsip yang harus dilakukan yaitu warga selalu memakai masker, jaga jarak dan sering cuci tangan memakai sabun. “Intinya harus imun, sehat,” tambahnya.

Menyikapi apakah daerahnya akan melakukan PSBB atau tidak, Ganjar meminta untuk kepala daerah menghitung betul segala aspek, seperti anggaran, keamanan dan transportasi. Di sisi lain, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota menyangkut aspek sosial.

“Apabila PSBB ini merupakan langkah yang baik, saya meminta mereka untuk betul-betul menghitung segala aspek yang ada di sekitarnya, terutama aspek sosial, orang di rumah, work from home, stay at home, kemudian juga tidak bekerja itu klenger, bosen, njelehi. Guru-guru juga memberi PR kebanyakan, muridnya stres, orang tua juga stres karena pelajarannya sulit tidak seperti dibayangkan orang tuanya,” jelas Ganjar. (*)

Sumber: Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top