Menteri Edhy Prabowo Tindak Lanjuti Pelarungan ABK WNI di Kapal Nelayan Tiongkok

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo

JAKARTA, IPHEDIA.com - Menindaklanjuti ramainya pemberitaan soal video pelarungan jenazah anak buah kapal (ABK) Indonesia di kapal berbendera Tiongkok yang tengah berlayar di perairan Korea Selatan (Korsel), Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, mengatakan telah berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Mengenai hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, termasuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk memastikan kebenaran video yang viral di media sosial itu.

"Kita telah berkoordinasi. Termasuk mengenai dugaan adanya eksploitasi terhadap ABK kita (Indonesia)," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, melalui keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Kamis (7/5/2020).

Menurutnya, terkait pelarungan pada jenazah ABK asal Indonesia ini, pelarungan memang dimungkinkan bisa dilakukan saat berlayar. Tapi, dengan berbagai persyaratan mengacu pada aturan kelautan Organisasi Buruh Internasional atau ILO.

Dalam aturan itu, pelarungan di laut boleh dilakukan setelah memenuhi beberapa syarat. Pertama, kapal berlayar di perairan internasional dan kedua, ABK telah meninggal lebih dari 24 jam atau kematiannya disebabkan penyakit menular dan jasad telah disterilkan.

Kemudian, ketiga, kapal tidak mampu menyimpan jenazah karena alasan higienitas atau pelabuhan melarang kapal menyimpan jenazah, atau alasan sah lainnya dan keempat, sertifikat kematian telah dikeluarkan oleh dokter kapal (jika ada).

Meski demikin, ujar dia, pelarungan tidak bisa begitu saja dilakukan. Berdasarkan pasal 30, ketika melakukan pelarungan kapten kapal harus memperlakukan jenazah dengan hormat. Salah satunya dengan melakukan upacara kematian.

Tidak hanya itu, pelarungan dilakukan dengan cara seksama sehingga jenazah tidak mengambang di atas air. Salah satu cara yang banyak digunakan adalah menggunakan peti atau pemberat agar jenazah tenggelam. Upacara dan pelarungan juga harus didokumentasikan, baik dengan rekaman video atau foto sedetail mungkin.

Karenanya, Menteri Edhy fokus pada dugaan ekspoitasi. Jika benar terdapat perlakuan tidak manusiawi terhadap ABK Indonesia, pihaknya akan menyampaikan laporan ke otoritas pengelolaan perikanan di laut lepas. Sebab, terdapat dugaan perusahaan yang mengirimkan ABK Indonesia tersebut telah melakukan kegiatan yang sama beberapa kali.

Perusahaan itu juga terdaftar sebagai authorized vessel di 2 RFMO, yaitu Western and Central Pasific Fisheries Commision (WCPFC) dan Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC). Indonesia juga sudah mengantongi keanggotaan di WCPFC dan cooperating non-member di IATTC.

“KKP akan segera mengirimkan notifikasi ke RFMO (Regional Fisheries Management Organization) untuk kemungkinan perusahaan atau kapal itu diberi sanksi,” ujarnya.

Sementara, mengenai ABK yang selamat dan kini berada di Korsel, Edhy memastikan akan menemui mereka dan pemerintah akan meminta pertanggungjawaban perusahaan yang merekrut dan menempatkan mereka.

Bentuk pertanggungjawaban tersebut, antara lain menjamin gaji dibayar sesuai kontrak kerja serta pemulangan ke Indonesia. "Kami juga akan mengkaji dokumen-dokumen para ABK kita. Termasuk kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani,” jelas Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. (wan/r-01/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top