Menkeu Sri Mulyani: 476 Daerah Sesuaikan Belanja APBD

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA, IPHEDIA.com - Untuk menangani Covid-19 berdasarkan laporan yang diterima pemerintah pusat per 7 Mei 2020, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyebutkan 476 daerah sudah menyesuaikan pendapatan dan belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Semenjak kami sampaikan itu (surat keputusan bersama) dengan Mendagri, kemudian terjadi perubahan yang cukup cepat dari APBD,” kata Menkeu Sri Mulyani ketika rapat kerja secara virtual dengan Komite IV DPD RI, di Jakarta, Jumat (8/5/2020).

Ia merinci, dari 476 daerah itu terdiri dari 32 pemerintah provinsi, 357 pemerintah kabupaten dan 87 pemerintah kota yang sudah melakukan penyesuaian dan melaporkan kepada Pusat.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan dari laporan penyesuaian APBD itu, terjadi penurunan 15,1persen untuk total pendapatan daerah dari Rp1.133,6 triliun menjadi Rp962,1 triliun. Sedangkan, untuk belanja daerah juga turun 14,6 persen dari total Rp1.164,8 triliun menjadi Rp994,4 triliun.

Pemanfaatan hasil penyesuaian APBD itu mencapai Rp50,59 triliun yang digunakan untuk tiga bidang dalam mengatasi Covid-19 yakni kesehatan sebesar Rp22,1 triliun, jaringan pengaman sosial Rp19 triliun dan penanganan dampak ekonomi Rp9,32 triliun.

Sementara, 63 kabupaten dan kota serta dua provinsi, yakni Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua belum menyampaikan laporan penyesuaian. “Kalau belum kami akan melakukan semacam sanksi, yaitu penundaan DAU (dana alokasi umum),” katanya.

Menteri Keuangan bersama Menteri Dalam Negeri sebelumnya mengeluarkan surat keputusan bersama untuk percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 dalam penanganan Covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Adapun pokok pengaturan dalam keputusan bersama itu. yakni penyesuaian target pendapatan daerah, belanja daerah dan selisih hasil penyesuaian pendapatan dan belanja daerah yang digunakan untuk kesehatan, bantuan sosial dan penanganan dampak ekonomi. (*)

Sumber: Antara

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top