Ketua DPR Puan Maharani: Pemerintah Harus Hati-Hati Longgarkan PSBB

Ketua DPR RI, Puan Maharani

JAKARTA, IPHEDIA.com - Seperti halnya ketika Pemerintah menerapkan prinsip keberhatian sebelum memutuskan sebuah daerah diizinkan menjalankan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), prinsip yang sama perlu diterapkan sebelum memutuskan untuk melonggarkan PSBB di sebuah daerah.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam keterangannya, menanggapi rencana pemerintah untuk melonggarkan PSBB, di Jakarta, Senin (11/5/2020).

Menurut Puan, salah satu yang penting diperhatikan adalah angka perkembangan pasien positif Covid-19 yang masih fluktuatif di data harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Selain itu, data lain menunjukkan bahwa kapasitas harian tes PCR masih belum mencapai target yang ditetapkan Presiden, yaitu masih 5.000 spesimen per hari atau masih separuh dari target 10.000 spesimen per hari.

Padahal, sangat penting agar keputusan untuk dilakukan atau tidaknya relaksasi terhadap PSBB dibuat atau didasarkan pada data yang lengkap, yang dianalisa secara cermat.

"Kita tidak ingin terjadi peningkatan tingkat kasus infeksi baru. Karena itu, pemerintah perlu melakukan simulasi relaksasi untuk melihat dampak yang ditimbulkannya," kata Ketua DPP PDIP itu.

Menurutnya, itu bukan tentang memilih antara roda ekonomi atau roda kesehatan, melainkan mencari keseimbangan bagaimana kedua roda itu tetap bergerak seiringan di tengah pandemi Covid-19.

Apa pun kebijakan yang nantinya diputuskan, jelas Puan, harus disosialisasikan ke masyarakat secara utuh disertai pelaksanaan yang terkoordinasi sehingga tidak akan muncul kebingungan-kebingungan di masyarakat.

"Selain itu, perlu adanya kedisiplinan, solidaritas, empati dan konsisten dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Hal ini karena penyelesaian pandemi ini merupakan tugas bersama dan butuh gotong royong bersama," jelasnya. (wan/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top