Gubernur Lampung Dorong Optimalisasi Pengawasan Korupsi di Daerah

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi

BANDARLAMPUNG, IPHEDIA.com - Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, mendorong optimalisasi tugas dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk perlindungan dan pengawasan korupsi di daerah.

“Peran penting bagi seluruh kepala daerah adalah bupati atau walikota untuk mendukung koordinasi yang ada di Provinsi Lampung. KPK dapat memberikan bimbingan, pembinaan, dan sosialisasi terkait kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2020,” kata Gubernur Arinal Djunaidi dalam keterangan resminya, di Bandarlampung, Kamis (14/5/2020).

Ia berharap pengawasan dan pecegahan yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2019 lalu efektif menghindari penyimpangan.

KPK juga dapat memberikan masukan dan bimbingan serta pembinaan terkait temuan yang telah diperoleh, agar tidak terulang pada tahun berikutnya, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Lampung.

Menurutnya, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan peran aktif semua pihak dalam kerangka pemberantasan korupsi terintegrasi. Berdasarkan data Indeks Monitoring Center of Preventation (MCP), Provinsi Lampung mencapai 82 persen. Diharapkan pada tahun 2020 upaya ini dapat dimaksimalkan menuju Lampung Berjaya.

“Pemprov Lampung akan terus mendorong Bupati/walikota untuk melaporkan LHKPN, mendorong implementasi laporan gratifikasi dan Implementasi Pendidikan Antikorupsi,” kata Gubernur.

Sementara itu, Kepala Divisi Pencegahan dan Penindakan KPK RI Koordinator Wilayah IV, Nana Mulyana, menyebutkan secara umum pertentangan dan penindakan korupsi di Lampung sudah cukup baik mencapai 57-90 persen.

Nana Mulyana mengharapkan pada tahun 2020 KPK dapat berkoordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah guna menuntaskan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi di wilayahnya. Hal tersebut perlu dipertimbangkan dengan adanya Revisi UU KPK.

Karenanya, jelas dia, diperlukan mitigasi dan perubahan organisasi, SOP serta pembagian wilayah, termasuk juga adanya perubahan indikator dan sub indikator korupsi. Selain itu, perlu disetujui di masa pandemi saat ini.

Tahun 2019 diajukan progres Renaksi di Provinsi Lampung di atas-rata-rata capaian Nasional, yaitu memperoleh peringkat 7 nasional. Tercatat di peringkat 3 besar, yaitu Bandarlampung (90 persen), Tulangbawang (87 persen) dan Pringsewu (84 persen). Untuk Bandarlampung progres maksimal di perencanaan dan penganggaran APBD. (as/rz/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top