APD Tak Standar Salah Satu Penyebab Banyak Tenaga Medis Terpapar Covid-19



PALEMBANG, IPHEDIA.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, menyebutkan selain ketersediaan, salah satu penyebab dari banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19, salah satu yang menjadi faktornya karena Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak standar.

"Masalah APD memang sangat kompleks dan tidak sederhana," ujar Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Palembang, DR dr Zulkhair Ali, SpPD, di Palembang, Jumat (15/4/2020).

Ia mengatakan, persoalan ini tidak hanya dialami Indonesia saja, bahkan negara adikuasa seperti Jerman dan Amerika juga mengalami hal serupa.

Menurut dia, pada umumnya tenaga kesehatan yang bertugas di tempat penanganan inti Covid-19 sudah menggunakan APD sesuai standar. Tapi, tidak demikian bagian tenaga medis yang bertugas di poli-poli, IGD dan lainnya.

Di poli-poli, IGD dan lainnya ini, ujar dia, masih banyak di antara mereka yang menggunakan APD level 1 atau 2 yang tingkat keamanannya tidak setinggi dengan APD level 3.

Itulah mengapa mayoritas tenaga medis yang terpapar Covid-19 justru yang bertugas di poli atau IGD, bukan mereka yang bertugas di bagian zona merah Covid-19.

Di tengah terbatasnya ketersediaan APD, peran masyarakat dalam mendukung tugas para tenaga medis sudah begitu besar, termasuk dengan gerakan menyumbang APD bagi para tenaga medis.

Meski demikian, menurut dia lagi, sebagian besar APD yang diberikan itu tidak sesuai standar kesehatan. APD sesuai standar dibuat berdasarkan bahan khusus yang dijual dengan harga minimal Rp500 ribu hingga Rp1 juta per satu set. Idealnya, APD tersebut hanya untuk digunakan satu kali pakai.

"Kita semua tahu sudah banyak tukang jahit, konveksi ataupun UMKM yang membuat APD. Dari segi bentuk itu memang bagus. Tapi, kalau dari segi standar masih belum sesuai," ujar Zulkhair. (bud/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top