Sebanyak Enam Pekerja Migran Asal Lampung Negatif Corona



BANDARLAMPUNG, IPHEDIA.com - Sebanyak 6 Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal asal Provinsi Lampung yang dideportasi dari Malaysia dinyatakan negatif Covid-19 setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Rumah Sakit Bandar Negara Husada (RSBNH) Kota Baru.

"Keenam TKI hasil rapid diagnostic test (RDT) negatif," kata Juru bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang juga Kadiskes Provinsi Lampung, Reihana, Selasa (14/4/2020).

Keenam migran itu menuju Lampung melalui jalan darat dengan menumpang bus dan tiba di Terminal Rajabasa, Senin Malam, 13 April 2020. Karena ada kabar salah satu PMI itu ada diduga positif Covid-19, mereka langsung dialihkan ke RSBNH untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut dengan dikawal aparat keamanan.

Kepala Dinas Ketenakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Lukmansyah, saat meninjau kepulangan para pekerja migran tersebut di Terminal Rajabasa, Senin (13/4/2020) malam menyebut, informasi ada salah satu PMI diduga positif Covid-19 didapat dari Kadishub Provinsi Sumatera Selatan dan Kasubag TU Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V di Palembang yang menyampaikan kepada Kepala Terminal Induk Rajabasa, Denny Wijdan.

Menurutnya, keenam warga Lampung yang ada di bus Pelangi Nopol BK 7386 JH rute Medan-Bandung tersebut sebenarnya sudah dikarantina selama 14 hari di Medan. Mereka berasal dari Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur dan Lampung Tengah.

Salah satu TKI ilegal asal Lampung tersebut dinyatakan positif Covid-19 ketika mereka turun di Palembang dan dilakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit Siti Fatimah. Untuk keamanan dan kenyamanan, setibanya mereka di Terminal Rajabasa, Lampung, langsung diarahkan ke rumah sakit RSBNH Kota Baru tanpa ada satu orang pun penumpang yang turun dari kendaraan. (as/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top