PT KAI Divre IV Tanjungkarang Larang Penumpang Tak Gunakan Masker



BANDARLAMPUNG, IPHEDIA.com - Terhitung mulai 12 April 2020, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero Divisi Regional (Divre) IV Tanjungkarang, Provinsi Lampung, mewajibkan seluruh penumpangnya untuk menggunakan masker sebagai upaya menekan penyebaran virus corona baru (Covid-19).

"Jika ada penumpang yang didapati tidak menggunakan masker, maka bea tiket akan kami kembalikan sebesar 100 persen tanpa biaya pemesanan," kata Manager Humas PT KAI Divre IV Tanjungkarang, Sapto Hartoyo, di Bandarlampung, Rabu.

Ia mengatakan, pelaksanaan aturan baru ini salah satu upaya untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) di lingkungan sarana transportasi kereta api dan dimaksimalkan mulai dari saat penumpang tiba di stasiun pemberangkatan, di dalam kereta, hingga penumpang tersebut sampai di stasiun tujuan.

Bagi pengguna jasa kereta api yang menolak memakai masker atau kain yang menutupi mulut dan hidung, akan dilarang masuk ke stasiun dan dilarang naik ke dalam kereta api.

Kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah serta sesuai rekomendasi organisasi kesehatan dunia WHO yang mengharuskan masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.

Sebelumnya, PT KAI Divre IV Tanjungkarang membatalkan seluruh penjadwalan keberangkatan KA Sriwijaya jurusan Tanjungkarang-Kertapati PP mulai 1 April 2020 sampai dengan 30 April 2020.

Masyarakat yang akan ke Palembang, jelas dia, masih bisa melakukan perjalanan dengan menggunakan KA Rajabasa jurusan Tanjungkarang-Kertapati, selain itu untuk KA Kuala Stabas jurusan Tanjungkarang-Kotabumi-Baturaja masih juga tetap dijalankan. (*)
 

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top