-->

Palembang Siapkan Bantuan Untuk 38.000 KK Terdampak Corona

Wali Kota Palembang, Harnojoyo

PALEMBANG, IPHEDIA.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, menyiapkan bantuan, berupa paket kebutuhan pokok kepada 38.000 kepala keluarga (KK) yang ekonominya terdampak wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang tersebar di 18 kecamatan di kota ini.

"Bantuan secepatnya diserahkan kepada warga kota, terutama pekerja informal dan keluarga miskin yang pendapatan keluarganya mengalami penurunan akibat adanya pembatasan aktivitas berbagai sektor untuk antisipasi penyebaran Covid-19," kata Wali Kota Palembang, Harnojoyo, di Palembang, Jumat (17/4/2020).

Ia mengatakan, bantuan ini akan disalurkan berdasarkan nama dan alamat yang tercatat dalam daftar keluarga miskin yang berhak menerima bantuan sosial. Agar tepat sasaran, pembagiannya akan dilakukan secara by name by andress oleh tim Posko Gugus Tugas Penangggulangan Covid-19 Palembang.

Untuk menyiapkan paket dan teknis penyalurannya, sekarang ini tim Posko Gugus Tugas Penangggulangan Covid-19 sedang melakukan pembahasan dan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait.

Wali Kota Palembang mengharapkan bantuan itu bisa disalurkan dengan baik kepada keluarga yang tepat, sehingga benar-benar bermanfaat dan dapat meringankan beban warganya saat menghadapi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Selain alokasi dana dari APBD, petugas Posko Gugus Tugas Penangggulangan Covid-19 Palembang yang membuka posko bantuan di halaman Rumah Dinas Wali Kota di kawasan Jalan Tasik Palembang juga menerima bantuan dari warga secara pribadi, perkumpulan/komunitas, dan organisasi sosial kemasyarakatan guna membantu warga kota yang ekonominya terdampak Covid-19. (bud/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top