KPK Awasi Alokasi Anggaran Kesehatan-Jaring Pengaman Sosial Covid-19

Ketua KPK, Firli Bahuri (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)

JAKARTA, IPHEDIA.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus mengawasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp405,1 triliun, khususnya untuk kesehatan dan jaring pengaman sosial atau "social safety net".

"Kami fokus pada (anggaran) untuk kesehatan dan jaring pengaman sosial karena menyangkut hajat hidup dan hak orang banyak," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR, di Jakarta, Rabu (29/4/2020).

Firli menyebut, alokasi anggaran APBN untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun, dari jumlah itu sebesar Rp75 triliun untuk kesehatan, dukungan industri Rp70 triliun, jaring pengaman sosial Rp110 triliun, dan pembiayaan pemulihan ekonomi nasional Rp105 triliun.

Menurutnya, langkah KPK bukan hanya terkait anggaran penanganan Covid-19 namun bagaimana pengelolaannya, koordinasi, dan monitoring. Selain itu, KPK juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran APBD untuk penanganan Covid-19 yang jumlah keseluruhannya mencapai Rp56,57 triliun.

"Refocusing dan realokasi APBD untuk penanganan Covid-19 total Rp56,57 triliun, dengan rincian Rp24 triliun untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial sebesar Rp25,3 triliun, dan Rp7,1 triliun untuk penanganan dampak ekonomi," katanya.

Firli menyampaikan, ada lima provinsi yang mengalokasikan APBD cukup besar untuk penanganan Covid-19, yaitu DKI Jakarta sebesar Rp10,7 triliun, Jawa Barat Rp8 triliun, Jawa Timur Rp2,3 triliun, Jawa Tengah Rp2,1 triliun, dan Aceh Rp1,7 triliun.

Sementara, data lima kabupaten yang terbesar mengalokasikan anggarannya untuk penanganan Covid-19, yaitu Jember (Rp479 miliar), Bogor (Rp384,1 miliar), Bandung (Rp273,5 miliar), Tangerang (Rp243 miliar), dan Tulangbawang (Rp228,8 miliar).

Untuk daerah kota, ada lima daerah yang terbesar mengalokasikan anggarannya untuk penanganan Covid-19, yaitu Makassar (Rp749,1 miliar), Tangerang (Rp349,8 miliar), Bogor (348,6 miliar), Bandung (Rp300,4 miliar), dan Batam (268,1 miliar).

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan secara fisik dan virtual ini dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Herman Hery. (*)

Sumber: Antara

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top