Belum Zona Merah, Lampung Tidak Ajukan PSBB ke Pemerintah Pusat

Kadiskes Provinsi Lampung, Reihana

BANDARLAMPUNG, IPHEDIA.com - Belum dinyatakan zona merah oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tidak akan mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kepada Pemerintah Pusat.

"Daerah kita belum ada transmisi lokal penyebaran Covid-19 untuk bisa dinyatakan suatu wilayah berzona merah," kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Lampung, Reihana, di Bandarlampung, Senin (13/4/2020).

Ia mengatakan, pihaknya telah mempelajarinya secara epidemologi serta selalu berkonsultasi dengan Kemenkes setiap kasus Covid-19 yang terjadi di Lampung. Setelah melakukan penyelidikan epidemologi dengan melihat situasi di Lampung, pihaknya tidak merekomendasikan kepada Gubernur Lampung untuk mengajukan PSBB.

Menurutnya, sampai dengan saat ini di Lampung belum ada transmisi lokal. Dari kasus-kasus yang ada semua pasien terinfeksi Covid-19 pernah pergi ataupun kontak dengan orang dari luar daerah Lampung.

Meski demikian, jelas dia, perintah Pemerintah Pusat meminta masyarakat untuk selalu menjaga jarak dua meter bila berbicara, memakai masker saat beraktivitas, menjaga stamina tubuh dengan cara pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta gerakan masyarakat sehat (Germas).

Untuk meminimalkan penyebaran kasus positif virus corona, selain memperketat pemeriksaan kesehatan para pendatang di pintu masuk Lampung, terutama di Pelabuhan Bakauheni, pihaknya akan lebih ketat mengawasi orang dalam pemantauan (ODP) yang datang dari daerah lain, khususnya yang berzona merah.

"Kami bersama dinas kesehatan kabupaten dan kota akan terus mengawasi ODP yang datang ke sini selama 14 hari, meskipun mereka karantina mandiri di rumahnya masing-masing," ujar Reihana. (as/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top