Ratusan Buruh di Jambi Unjuk Rasa Tolak RUU Cipta Kerja



JAMBI, IPHEDIA.com - Ratusan pekerja buruh di Provinsi Jambi berunjuk rasa ke Gedung DPRD Jambi menolak pengesahan RUU Cipta Kerja, Rabu (11/3/2020).

"Kami buruh di Jambi menolak untuk disahkannya RUU Cipta Kerja karena akan mengancam hak-hak pekerja atau buruh nantinya," ujar koordinator aksi, Hendra Ambarita.

Para pendemo yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Jambi ini dalam aksinya dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja. Mereka menilai, negara dalam hal ini seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat tanpa terkecuali buruh.

Menurutnya, dengan pasal-pasal yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja yang sudah diserahkan pemerintah kepada DPR sangat berpotensi mendiskreditkan hak-hak pekerja yang sebelumnya telah diatur dalam UU Nomor 13/2003, di antaranya memperluas kesempatan bagi Tenaga Kerja Asing untuk bekerja di Indonesia.

Selain itu, Aliansi Pekerja Buruh Jambi dalam tuntutannya juga menyoroti hak-hak pekerja lainnya, mulai dari perjanjian kerja antar waktu pihak perusahaan dengan pekerja hingga upah minimum dan sanksinya yang hanya dikenakan sanksi sesuai UU Pemerintahan Daerah.

Menyikapi demo buruh soal RUU Cipta Kerja, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Rocky Candra, langsung menemui para pendemo di depan kantor DPRD Provinsi jambi. Keduanya langsung naik ke mobil pikap yang digunakan oleh para aksi.

Kepada para pendemo, Edi Purwanto mengatakan pihaknya siap menandatangani tuntutan yang diminta. "Kita sudah sampaikan ke DPRD se-Indonesia mengajak untuk melakukan hal yang sama, yakni menolak RUU Cipta Kerja," katanya.

Ia menyebut telah menghadap ke Kementerian Dalam Negeri terkait tuntutan dari para buruh Jambi yang menolak RUU Cipta Kerja. "Sudah saya sampaikan kepada Mendagri bahwa masyarakat Jambi menolak RUU Cipta Tenaga Kerja," ujar Edi Purwanto. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top