Presiden Jokowi Minta Pengawasan Industri Perikanan Tangkap Diperkuat

Presiden saat memberikan pengantar pada Ratas mengenai Kebijakan Kelautan Indonesia secara daring, Kamis (19/3/2020). (Foto: Humas Setkab/Ibrahim)

JAKARTA, IPHEDIA.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar pengawasan terhadap industri perikanan diperkuat seiring dengan dipermudahnya proses perizinan, seperti halnya kemudahan izin yang telah diberikan di sektor perikanan tangkap.

Presiden mengatakan, kemudahan izin yang diberikan KKP harus disertai pengendalian dan pengawasan yang kuat agar tidak menjadi kontraproduktif dengan kepentingan nasional.

“Tetap kita memperhatikan pelestarian sumber daya perikanan kita, sehingga perlu juga diikuti pengendalian dan pengawasan yang baik jangan sampai diberikan izin-izin tapi tidak diawasi di lapangan sehingga dampaknya malah merugikan kepentingan nasional kita,” kata Presiden dalam rapat terbatas mengenai kebijakan kelautan, melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, di Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah proses perizinan kapal demi menekan angka tangkapan yang tak dilaporkan (unreported fishing).

KKP meluncurkan sistem informasi izin layanan cepat (SILAT). Dengan begitu, pelaku usaha hanya butuh waktu 1 jam dari biasanya 14 hari untuk mengurus perizinan di sektor ini.

Dalam mekanisme ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan secara online dengan mengunggah seluruh berkas kelengkapan dokumen melalui e-service. Apabila berkas sudah terverifikasi, notifikasi surat perintah pembayaran akan muncul.

Selanjutnya, konfirmasi pembayaran akan masuk ke sistem secara otomatis dan pelaku usaha dapat mencetak dokumen perizinannya secara mandiri

Presiden Jokowi ingin mengetahui mengenai evaluasi dan laporan dari kemudahan perizinan yang telah diberikan tersebut.

Presiden menggarisbawahi bahwa stok ikan nasional telah meningkat. Menurut data terakhir pemerintah, stok ikan melonjak menjadi 12,5 juta ton dari 6,5 juta ton.

Jokowi ingin ketersediaan stok ikan ini dioptimalkan sehingga produksi dan ekspor perikanan tangkap meningkat. Selain itu, hal yang turut penting adalah nilai nelayan yang harus mendapat peningkatkan kesejahteraan dari banyak stok ikan nasional ini.

“Stok banyak, ekspor perikanan kita juga harus makin meningkat Stok banyak, nilai tukar nelayan juga harus meningkat artinya secara kesejahteraan nelayan kita harus semakin baik, karena itu perlu ada lompatan besar dalam menata ekosistem perikanan nasional kita, mulai dari hulu sampai hilir,” ujar Presiden. (*)

Sumber: Antara

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top