Pemerintah Umumkan Stimulus Ekonomi Kedua Atasi Dampak Corona

Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja

JAKARTA, IPHEDIA.com -  Untuk menjaga agar sektor riil tetap bergerak serta menjaga daya beli masyarakat demi mendorong kinerja ekonomi domestik akibat dampak penyebaran Covid-19, Pemerintah kembali mengeluarkan stimulus ekonomi kedua, baik stimulus fiskal maupun non-fiskal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya tentang Stimulus Ekonomi Kedua Penanganan Dampak Covid-19 mengatakan, dampak terhadap sektor ekonomi tentu tidak dapat dielakkan lagi.

"Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan akan terkontraksi semakin dalam. Untuk itu, Pemerintah memerhatikan isu-isu yang memerlukan kebijakan khusus,” ujar Airlangga, dalam siaran pers, di Jakarta, Jumat (13/2/2020).

Stimulus Fiskal dalam rangka Penanganan Covid-19, antara lain relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) ditanggung pemerintah bagi sektor manufaktur selama enam bulan bagi pekerja dengan penghasilan tidak lebih dari Rp200 juta per tahun pada sektor industri pengolahan (termasuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor/KITE dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor–Industri Kecil dan Menengah/KITE IKM).

Kemudian, relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor (PPh Pasal 22 Impor) yang diberikan melalui skema pembebasan PPh Pasal 22 Impor kepada 19 sektor tertentu, Wajib Pajak KITE, dan Wajib Pajak KITE IKM.

Untuk relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25), diberikan melalui skema pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30% kepada 19 sektor tertentu, Wajib Pajak KITE, dan Wajib Pajak KITE-IKM selama 6 bulan terhitung mulai bulan April hingga September 2020 dengan total perkiraan pengurangan sebesar Rp4,2 triliun.

Sementara, relaksasi restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diberikan melalui restitusi PPN dipercepat (pengembalian pendahuluan) bagi 19 sektor tertentu, WP KITE, dan WP KITE-IKM. Restitusi PPN dipercepat diberikan selama 6 bulan, terhitung mulai bulan April hingga September 2020 dengan total perkiraan besaran restitusi sebesar Rp1,97 triliun.

Sedangkan, stimulus Non-Fiskal dalam rangka Penanganan Covid-19 guna melengkapi paket kebijakan stimulus fiskal yang telah disampaikan, Pemerintah juga telah menyiapkan paket kebijakan non-fiskal yang bertujuan untuk lebih memberikan dorongan terhadap kegiatan ekspor-impor.

Selain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, hadir dalam konfrensi pers ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso.

Sementara itu, Kementerian Keuangan memperkirakan kebutuhan Kementerian Kesehatan terkait penanganan penyebaran virus corona dan perawatan pasien yang terinfeksi Covid-19 mendekati Rp1 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, memastikan pihaknya telah menyediakan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

"Kebutuhan pendanaan yang disampaikan kepada kami termasuk Alat Pelindung Diri (APD), pengawasan di pelabuhan serta bandara dan pintu masuk lainnya ke Indonesia, perawatan di rumah sakit, pengadaan sarana prasarana rumah sakit rujukan, kami perkirakan mendekati Rp1 triliun," ujar Sri Mulyani.

Anggaran ini juga, kata dia, termasuk dana untuk mendukung kebutuhan tracing atas suspect atau pasien yang sudah dikonfirmasi terinfeksi virus corona, koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani infeksi Covid-19, serta pengadaan disinfektan untuk sarana dan prasarana transportasi publik serta pusat ekonomi seperti pasar.

Menkeu menegaskan pihaknya ingin memberi keyakinan bahwa langkah-langkah yang dilakukan Kemenkes menyangkut penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia bisa dilakukan tanpa kendala anggaran.

Di luar masalah anggaran, Sri Mulyani menerangkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, membantu distribusi masker, disinfektan, obat-obatan, dan lainnya untuk pengadaan di dalam negeri. Dengan demikian, masyarakat yang membutuhkan bisa mendapatkannya dengan mudah. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top