Pemerintah Tetapkan Tambahan Empat Hari Libur Bersama



JAKARTA, IPHEDIA.com - Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang ditandatangani di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK, Pemerintah RI secara resmi menetapkan tambahan empat hari libur atau cuti bersama pada 2020.

"Tambahan empat hari libur bersama ini telah ditetapkan dan ditandatangani bersama oleh tiga menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB)," kata Menteri Koordinator Bidang PMK, Muhadjir Effendy, di Jakarta, Senin (9/3/2020).

Ia mengatakan, penetapan libur 2020 yang semula ditetapkan sebanyak 20 hari menjadi 24 hari ini sesuai dengan arahan Presiden agar hari libur pada tahun ini untuk dievaluasi kembali bersama kementerian terkait.

Pertimbangannya, penetapan hari libur atau cuti yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian nasional. Hari libur juga akan dapat digunakan oleh masyarakat di Tanah Air untuk lebih saling mengenal atau saling tahu dalam rangka membangun Indonesia sentris dan kesatuan Indonesia.

Adapun tambahan empat hari libur yang disepakati tersebut, yakni tanggal 28 dan 29 Mei sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2020, 21 Agustus sebagai cuti bersama Tahun Baru Hijriah serta 30 Oktober sebagai cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW.

Pemerintah secara umum merumuskan kembali kategori hari libur yang akan diatur kemudian dalam Peraturan Presiden. Pertama, hari libur nasional yang selama ini dikenal sebagai hari libur yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 251 tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 3 tahun 1983.

Kedua, hari libur bersama, yaitu hari yang diliburkan sesuai keputusan pemerintah dengan pertimbangan khusus dan alasan tertentu.

Ketiga, cuti bersama, yaitu hari libur yang menggunakan hak cuti yang dimiliki oleh pegawai atau pun karyawan. Sementara, untuk Aparatur Sipil Negara, hal tersebut disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top