Cegah Warga Mudik, Presiden Minta Kepala Daerah Lebih Tegas

Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (30/3/2020). (Foto: Biro Pers Setpres)

JAKARTA, IPHEDIA.com - Di tengah merebaknya pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah melakukan langkah-langkah lebih tegas untuk mencegah pemudik dari Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) masuk ke daerahnya.

"Demi keselamatan bersama, saya minta dilakukan langkah-langkah lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah," kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan tema "Antisipasi Mudik Lebaran" melalui video conference bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan RI, Bogor, Senin (30/3/2020).

Presiden juga meminta jajarannya mempercepat pelaksanaan program perlindungan sosial untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal, para pekerja harian, serta program insentif ekonomi untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Menurutnya, waktu arus mudik yang lebih cepat dari biasanya menjelang Idul Fitri terjadi karena banyak pekerja sektor informal di Jabodetabek kehilangan pendapatan sejak diberlakukannya status tanggap darurat Covid-19.

"Delapan hari terakhir ada 876 armada bus antarprovinsi yang membawa sekitar 14 ribu penumpang dari Jabodetabek, ke daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Jumlah tersebut belum termasuk yang menggunakan sarana transportasi lain seperti kereta api, kapal laut, pesawat udara dan mobil pribadi," ujar Presiden.

Presiden Jokowi menginstruksikan gubernur, bupati, dan wali kota meningkatkan pengawasan pada warganya yang sudah terlanjur mudik dari perantauan. 


Kepala Negara mengingatkan kepala daerah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, ia berharap langkah penyaringan terhadap orang-orang yang sudah terlanjur mudik tidak dilakukan secara berlebihan. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top