Bantuan Aspirasi Anggota DPRD Lamtim Diduga Dijadikan Ajang Pungli




SUKADANA, IPHEDIA.com - Bantuan Aspirasi Anggota DPRD Lampung Timur tahun 2018, berupa hand traktor dan tangki semprot untuk sejumlah kelompok tani di Desa Rejo Binangun, Kecamatan Raman Utara, diduga dijadikan ajang pungli oleh oknum anggota DPRD Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Hal itu terungkap saat beberapa ketua kelompok tani (Koptan) menyampaikan keluhan mereka ke NGO Lantai tentang adanya dugaan biaya yang diminta oleh oknum kepala dusun (Kadus) yang menjadi jembatan koptan memperoleh bantuan aspirasi anggota DPRD tersebut.

Untuk menerima hand traktor, mereka diduga diminta uang tebusan dengan jumlah bervariasi, antara Rp3 juta hingga Rp8 juta. Dengan perincian, ketua kelompok berinisial TO diminta Rp6 juta, SR dimintai Rp8 juta, SO, DI, dan AW diminta 3 juta, SN dan temannya di persil 6 dimintai masing-masing Rp6 juta. Sedangkan, untuk tangki semprot dimintai masing–masing Rp350 ribu.

“Tidak jelas uang diminta di peruntuk buat apa, jawabnya buat transport pak Dewan. Teknis pembayarannya kami semua melalui pak Kadus Jumroni,” aku salah satu ketua kelompok tani, Minggu (15/3/2020).

Terpisah, Kadus Jumroni yang disebut–sebut meminta sejumlah uang ke ketua koptan di Desa Rejo Binangun, Jumat (13/3/2020) menepis tuduhan itu. "Siapa yang ngomong. Saya ini cuma menjembatani, disuruh cari kelompok tani untuk dapat bantuan oleh anggota DPRD Lampung Timur, Pak Parwioto, yang tinggal di Ratna Daya," elaknya.

Meski demikian, dia mengakui kalau menerima uang dari ketua koptan sebesar Rp3 juta, yang menurutnya uang tersebut untuk biaya Parwioto (oknum dewan) membawa bantuan itu ke Desa Rejo Binangun.

Sementara, Sekjen NGO Lantai, Firdaus, menilai jika apa yang dilakukan oknum-onum itu sudah jelas melanggar hukum. “Ini pelanggaran, bisa diproses hukum. Kami akan segera melaporkan dugaan pungli atau pemerasan ini ke aparat hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 368 Ayat (1) KUHP atas dasar bukti yang ada,“ jelasnya.


"Pasal 368 Ayat (1) KUHP berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun,” tegas Firdaus. (zhr)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top