Tingkatkan Kinerja, Imigrasi Pangkalpinang Canangkan Zona Integritas Birokrasi Bersih



PANGKALPINANG, IPHEDIA.com - Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kinerja melayani masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), mencanangkan pakta zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani.

"Dalam mengikuti perubahan zaman serta kemajuan teknologi yang ada, kami berusaha memperbaiki kinerja, peningkatan pelayanan, dan membangun integritas," ujar Kepala Devisi Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang, Eko Budiyanto, di Pangkalpinang, Rabu (12/2/2020).

Menurutnya, komitmen dan kesepakatan pencanangan zona integritas antara Kantor Imigrasi dan Polri, kejaksaan, serta instansi terkait lainnya ini sebagai upaya dalam memperbaiki kinerja, pelayanan yang prima, dan bebas korupsi kepada masyarakat.

"Kami harus mengikuti perubahan zaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika tidak, kami akan tergilas," katanya.

Terkait hal ini, ia menyakini kemeterian dan lembaga lainnya juga melakukan hal yang sama karena bagaimanapun jika masih menerapkan pradigma dan pola lama dalam melayani masyarakat akan tertinggal dan kinerja serta pelayanan tidak akan optimal.

"Ini yang menjadi suatu kebanggaan dan diharapkan Polri, kejaksaan, kementerian, dan lembaga terkait untuk mendukung serta membina Kantor Imigrasi dalam mewujudkan zona zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani," katanya.

Ia bersyukur Kantor Imigrasi Pangkalpinang pada tahun 2019 dinyatakan wilayah bebas korupsi dengan predikat yang cukup membanggakan dari Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, Kantor Imigrasi Pangkalpinang juga berhasil meraih WPK.

"Hal ini tentu tidak mudah diperoleh. Namun, yang terpenting role model dalam mewujudkan wilayah birokrasi bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah ini," jelasnya. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top