Sumatera Selatan Terus Antisipasi dan Pantau Kebakaran Hutan dan Lahan



PALEMBANG, IPHEDIA.com - Karena rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan terus melakukan antisipasi dan mencegah karhutla di 17 kabupaten dan kota di daerah ini.

"Karena daerah ini rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan antisipasi terus dilaksanakan," ujar Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya, di Palembang, Sabtu (8/2/2020).

Ia mengatakan, Pemprov Sumsel berkomitmen melakukan berbagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan tahun 2020, salah satunya dengan membentuk tim terpadu pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kata Wagub.

Kesiapan Provinsi Sumatera Selatan dalam mengantisipasi agar kebakaran tidak terjadi itu telah dilaporkan pada Presiden Joko Widodo saat rapat koordinasi nasional di Jakarta lalu.

Dalam pertemuan lalu, Presiden Jokowi mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk mengantisipasi dan mencegah agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya masing-masing.

Pesan presiden, antara lain untuk membangun kesadaran masyarakat dan memberikan sanksi kepada siapapun yang sengaja membakar lahan. Oleh karena itu, Pemprov Sumsel telah membuat komitmen kepada wali kota dan bupati terkait untuk mewujudkan Sumsel bebas asap kebakaran hutan dan lahan pada 2020.

Untuk mendukung hal itu, jelas dia, terdapat beberapa kegiatan yang akan dilakukan di antaranya melakukan sosialisasi ke desa-desa yang merupakan titik rawan kebakaran hutan dan lahan.

"Tidak hanya itu, kita juga akan lakukan patroli sejak dini, memberikan bimtek kepada peduli api, mengaktifkan dan melibatkan kelompok masyarakat dan desa-desa peduli asap dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan," ujar Wagub Mawardi Yahya. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top