Setiap Penumpang dari China ke Palembang Diberi Kartu Kewaspadaan



PALEMBANG, IPHEDIA.com - Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona baru, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, memberikan kartu kewaspadaan kepada setiap penumpang yang datang dari China atau punya riwayat perjalanan ke China.

"Kartu kewaspadaan diberikan kepada penumpang yang datang dari China atau punya riwayat perjalanan ke China, mengingat masa inkubasi virus corona baru sekitar 14 hari," ujar Kepala Seksi Karantina dan Surveilans Epidemiologi KKP Palembang, Fenty Wardha, di Palembang, Senin (3/2/2020).

Menurutnya, melalui penerbangan domestik penumpang bisa saja terdeteksi kasus, sebab selama 14 hari itu masih dimungkinkan terjadi peningkatan suhu tubuh. Selama masa inkubasi 14 hari itu juga mereka akan terus diawasi oleh petugas kesehatan.

Ia mengatakan, kartu kewaspadaan berisi data-data penumpang berdasarkan hasil pemeriksaan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Kartu kewaspadaan itu bisa menjadi tambahan informasi bagi dokter puskesmas atau rumah sakit yang menangani pasien dengan gejala demam, batuk, dan gangguan pernafasan dalam melakukan diagnosis.

Dalam hal ini, KKP antara lain sebelumnya telah memberikan kartu kewaspadaan kepada tujuh mahasiswa asal Sumatera Selatan yang kuliah di China dan kembali ke Palembang pada Sabtu (2/1/2020).

KKP Palembang menjalankan upaya antisipasi penyebaran virus corona karena meski tidak ada penerbangan langsung dari China ke Palembang dan sebaliknya, ada penerbangan dari Singapura dan Malaysia ke Palembang.

Singapura dan Malaysia melaporkan kasus infeksi virus corona baru. Selain itu ada kemungkinan penumpang yang punya riwayat perjalanan ke China masuk ke Palembang melalui penerbangan dari Singapura dan Malaysia ke Palembang dan sebaliknya. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top