Regulasi CPI di Bangka Belitung Tingkatkan Pajak Pertimahan Rp1 Triliun

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya

PANGKALPINANG, IPHEDIA.com - Penerapan regulasi Competent Person Indonesia (CPI) pertimahan di Provinsi Bangka Belitung (Babel) pada 2019 telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan negara dari pajak usaha penambangan dan ekspor komoditas itu mencapai Rp1 triliun.

"Pendapatan negara dari pajak meningkat signifikan dan diharapkan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Bangka Belitung," ujar Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, di Pangkalpinang, Senin (3/2/2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1806 Tahun 2018 menyebutkan, setiap smelter wajib menerapkan Competent Person (CP) sebagai upaya penataan tambang dan kepastian asal-usul bahan baku mineral.

Setiap sumber daya dan cadangan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh CP terkait sebelum akhirnya dapat memproses Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). "Kami dapat informasi dengan diterapkannya aturan baru ini ada peningkatan pajak yang jauh lebih besar hampir menyentuh angka Rp1 triliun," kata Didit Srigusjaya.

Kendati demikian, ia juga kerap menerima aspirasi dari masyarakat terkait murahnya harga timah yang dinilai belum menguntungkan masyarakat yang menjadi mitra PT Timah.

"Kami banyak dapat aspirasi dari masyarakat harga timah murah dan ini yang mau kita sampaikan ke PT Timah untuk membeli timah masyarakat mitra ini lebih tinggi," katanya.

Sementara, praktisi bisnis dan HAM, Nur Kholis, menilai kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sebaiknya dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besar untuk mencapai kemakmuran masyarakat.

"Hal ini mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang berbunyi 'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat'," ujar Nur Kholis. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top