Melalui ETP, Menkeu Dorong Pemda Optimalkan Identifikasi Potensi PAD



JAKARTA, IPHEDIA.com - Setelah pemerintah memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) agar optimal dalam mengidentifikasi potensi pendapatan asli daerah (PAD).

"Pengoptimalan itu melalui berbagai cara yang sifatnya inovatif dan kerja sama pemerintah dan badan usaha serta memberdayakan ekonomi kecil dan menengah," ujar Sri Mulyani setelah menandatangani percepatan dan perluasan ETP di Kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Dengan percepatan dan perluasan ETP, Menkeu Sri Mulyani berharap masyarakat dan pemerintah daerah semakin terbiasa dengan transaksi yang minim menggunakan uang tunai atau less cash society. Sehingga akan mendorong transparansi, akuntabilitas, lebih efektif dan efisien, termasuk pelaporan keuangan negara yang semakin mudah.

ETP mencakup transaksi pemerintah pusat ke daerah, bahkan sampai desa, transaksi pemerintah dengan dunia bisnis, serta belanja pemerintah yang langsung diberikan kepada masyarakat lewat bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Pemerintah tahun ini membelanjakan lebih dari Rp2.500 triliun yang mencakup PKH, dana yatim piatu, hingga bantuan madrasah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga dunia bisnis yang mendapatkan insentif berupa tax holiday dan tax allowance.

Sementara itu, transfer pemerintah pusat ke daerah lebih dari Rp856 triliun, termasuk dana desa Rp72 triliun dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp54,3 triliun kepada lebih dari 134 ribu sekolah di Indonesia.

Menurut Sri Mulyani, meski dalam transaksi digital yang langsung diterima, namun tantangannya adalah memastikan dana tersebut dimanfaatkan penerima manfaat. "Sekarang ini dalam rangka meningkatkan efektifitas, apalagi kalau ini menyangkut uang negara, kami tidak hanya ingin sekedar sent tapi delivered," katanya.

Berdasarkan data sistem informasi keuangan daerah terkait pendapatan pemerintah daerah masih sangat bergantung APBN dengan besaran pendapatan daerah mencapai Rp296 triliun.

Dari jumlah tersebut, jelas dia, sebanyak 76 persen adalah pajak daerah, empat persen adalah retribusi daerah dan tiga persen dalam bentuk kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu BUMD dan 22 persen dari pendapatan asli lainnya. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top