Lampung Percepat Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa




BANDARLAMPUNG, IPHEDIA.com - Provinsi Lampung mempercepat penyaluran dan pengelolaan dana desa 2020, dimana setiap desa akan menerima dana sebesar Rp950 juta.

"Pemerintah Provinsi Lampung terus bersinergi dengan pemerintah pusat melaksanakan berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan," ujar Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, saat Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa 2020 di GSG Unila, Bandarlampung, Selasa (18/2/2020).

Ia mengatakan, berbagai bentuk dan program pemerintah tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat membumi dengan masyarakatnya.

Provinsi Lampung, kata dia, memiliki luas wilayah 35.587 km² terdiri dari 15 Kabupaten/Kota, 225 Kecamatan, 2435 Desa dan 205 Kelurahan, merupakan daerah yang majemuk baik dari sisi keagamaan, etnis maupun geografis. Oleh sebab itu, salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung adalah melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di Lampung.

Mengenai dana desa ini, jelas gubernur, Presiden Joko Widodo memberikan tiga arahan pokok, yakni pertama, pemanfaatan dana desa dimulai pada awal tahun dan diutamakan pemanfataannya melalui pola program padat karya yang memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin di desa.

Kemudian kedua, penggunaan dana desa diarahkan untuk menggerakkan sektor produktif di tingkat desa. Mulai dari pengolahan pasca panen, industri kecil, budidaya perikanan, desa wisata, dan industrialisasi pedesaan yang mampu menjadi pengungkit ekonomi desa.

Ketiga, pengelolaan dan pemanfaatan dana desa harus dengan manajemen yang baik diikuti oleh pendampingan lapangan yang memadai, sehingga tata kelola dana desa semakin partisipatif, transparan dan akuntabel.

"Di samping itu pelibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa sangat diperlukan," jelas Arinal Djunaidi. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top