Koperasi Jejamo Kiwah Diduga Tak Pernah Laporkan Keuangan dan RAT

Ilustrasi

SUKADANA, IPHEDIA.com  - Kepala Seksi (Kasi) Kelembagaan Dinas Koperasi (Diskop) Kabupaten Lampung Timur, Suliyah mengatakan, Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Jejamo Kiwah (JK) Kabupaten Lampung Timur, Sugeng, diduga tidak pernah menyampaikan laporan keuangan dan rapat anggota tahunan (RAT) ke dinas terkait.

"Seharusnya mereka RAT. Namanya saja koperasi, kalau Koperasi Jejamo Kiwah itu selama saya di sini belum pernah (menyampaikan laporan keuangan). Seharusnya laporannya ke sini, saya juga tidak pernah tahu," terang Kasi Kelembagaan Diskop Lamtim itu, di Sukadana, Jumat (21/2/2020).

Ia mengatakan, laporan keuangan dimaksud adalah hasil pengurus KPN JK Lamtim yang beranggotakan para guru tersebut mengadakan rapat anggota tahunan yang diselenggarakan bersama seluruh anggota pada setiap akhir tahun. Kemudian, hasil RAT itu harus dilaporkan ke Dinas Koperasi Kabupaten Lampung Timur.

Terpisah, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Lampung Timur, Mujiono mengatakan, mengenai koperasi dalam kurun waktu tertentu diterbitkan Keputusan Menteri Koperasi (Kepmenkop) guna dilakukan perbaikan.

"Kalau saya sebetulnya simpel, semua itu sudah ada aturan-aturannya, apalagi berdasarkan aturan yang ada. Kepmen-Kepmen setiap bulan, setiap semester timbul, Kepmen itu untuk perbaikan-perbaikan (koperasi)," kata Mujiono.

Menurut dia, apabila selama tiga tahun berturut-turut KPN JK Lamtim terindikasi tidak mengadakan RAT maka hilang badan hukumnya.

"Jadi, kalau koperasi itu sudah tidak melaksanakan RAT tiga tahun berturut-turut, tidak melaporkan ke Dinas Koperasi setempat itu hilang badan hukumnya, (laporan disampaikan) secara online sekarang ini," jelas Ketua Dekopinda Lamtim.

"Kalau memang di Dinas Koperasi sudah jelas, koperasi ini tidak melaksanakan RAT. Jika selama tiga tahun berturut-turut tidak melaporkan hasil RAT maka hilang badan hukumnya," urai Mujiono.

Disinggung adanya dugaan carut marutnya penghimpunan maupun arus pengelolaan keuangan oleh pengurus KPN JK Lamtim, Ketua Dekopinda Kabupaten Lampung Timur menyarankan kalau permasalahan ini terindikasi dapat dilaporkan anggota ke pihak berwenang. "Kalau memang itu menyalahi aturan, silahkan dilaporkan kepada yang berwajib," ujarnya.

Menurutnya, ketransparanan pengurus koperasi terlihat pada barometer, seperti rapat anggota tahunan. "Nah, kemudian kalau sama anggota-anggotanya sudah tidak terbuka, selalu tertutup, kemudian yang jadi barometernya apa? Rapat anggota tahunan," paparnya.

Rapat anggota tahunan itu, jelas dia, sebetulnya tidak wajib dihadiri oleh Dinas Koperasi dan Dewan Koperasi setempat. Tapi, wajib melaporkan laporan keuangan akhir tahun ke Dinas Koperasi. Sementara pemegang kekuasaan tertinggi koperasi adalah rapat anggota tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus terhadap seluruh anggota.

"Kalau sudah tidak melaksanakan RAT, itu sudah ada indikasi. Apalagi lebih dari tiga tahun berturut-turut," tutup Ketua Dekopinda Lamtim. (zhr)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top