Dua Terdakwa Kasus Suap Fee Proyek Lampung Utara Dijatuhi Hukuman Penjara




BANDARLAMPUNG, IPHEDIA.com - Hendra Wijaya terdakwa kasus fee proyek Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, dijatuhi hukuman selama dua tahun dan enam bulan penjara oleh ketua majelis hakim dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Kamis (27/2/2020).

"Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman kepada Hendra Wijaya selama dua tahun dan enam bulan penjara," kata Hakim Novian Saputra dalam persidangan.

Selain Hendra Wijaya, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa Chandra Safari selama satu tahun dan sepuluh bulan. Sidang putusan ini dilaksanakan secara bergantian antar keduanya.

Dalam persidangan itu pula, hakim menjatuhkan denda kepada terdakwa Chandra Safari sebesar Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan penjara. Untuk terdakwa Hendra Wijaya dikenakan denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan kurungan penjara.

Menyikapi putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) dan terdakwa Hendra Wijaya menyatakan pikir-pikir. Sedangkan, terdakwa Chandra Safari menyatakan menerimanya, dan JPU kembali menyatakan pikir-pikir.

Dalam perkara ini, terdakwa Chandra Safari dan Hendra Wijaya dihukum atas perkara suap fee proyek di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara. Keduanya didakwa menyuap Bupati Lampung Utara nonaktif, Agung Ilmu Mangkunegara yang juga menjalani proses persidangan secara terpisah.

Candra Safari terbukti bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan Hendra Wijaya melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI No.31 Tahun 1999 juncto Paa 64 ayat (1) KUHPidana tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top