BPNT Desa Pakuan Aji Diduga Jadi Ajang Korupsi Berjamaah



SUKADANA, IPHEDIA.com - Masyarakat warga Desa Pakuan Aji, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, mengeluhkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sebab, bantuan barang berupa 8 kilogram beras dan 8 butir telur yang seharusnya didapat namun diduga terjadi pengurangan.

Menurut warga desa setempat, beras dikurangi sebanyak 3 kilogram, sedangkan telur dikurangi sebanyak 3 butir dari lebih kurang 605 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 11 dusun se-Desa Pakuan Aji.

"Warga kami cuma menerima 5 telur dan 5 kilo beras, seharusnya 8 butir dan 8 kilogram beras untuk 605 KK terbagi di 11 dusun," ungkap sumber seorang warga setempat, Minggu (23/2/2020).

Ketika dikonfirmasi, Tri Widiyani selaku pemilik e-Warong sekaligus merangkap Kaur Desa Pakuan Aji buang badan. Ia menduga pengurangan atau pemotongan BPNT tersebut merupakan tindakan kepala dusun dan ketua rukun tetangga (RT) masing-masing.

"Saya nggak tahu sekali kalau permainan dia orang seperti itu, resiko dia. Saya nggak mau yang nanggung. Yang penting mereka tandatangan, mereka ambil, dibawa sama mereka," kelit Tri Widiyani dikediamannya.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM), Andi ZA Dulung, menyampaikan target Menteri Sosial (Mensos) bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) siap salurkan Rp 9 Triliun untuk bantuan sosial (Bansos) di bulan Januari 2020.

Disampaikan oleh Dirjen PFM, target tersebut juga melihat dari adanya kenaikan besaran nilai bantuan BPNT untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dimana pada tahun ini bantuan diberikan sebesar Rp110.000/KPM/bulan dan di tahun depan akan meningkat menjadi Rp150.000/KPM/bulan. 


Mengutip Pedoman Umum Program Sembako 2020, besaran manfaat program Sembako adalah Rp150.000 / KPM / bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan yang ditentukan untuk program Sembako di e-Warong.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan program Sembako, sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di mana daerah wajib berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Undang-undang ini kemudian diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, kebijakan pemerintahan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUBP). 


Apabila dilaporkan dan ditemukan terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, akan dapat dikenakan sanksi administratif ataupun sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga Pelaksana Bansos Pangan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan surat keputusan yang berlaku.

Apabila terjadi pelanggaran oleh e-Warong, Bank Penyalur berhak mencabut izin penyaluran manfaat program Sembako dan melaporkan kepada pemerintah daerah. (zhr)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top