Aset Negara, PT KAI Tanjungkarang Tertibkan Rumah Dinas Perusahaan




BANDARLAMPUNG, IPHEDIA.com - Sebagai bentuk penyelamatan aset milik negara, PT KAI (Persero) Divre IV Tanjungkarang, Bandarlampung, Provinsi Lampung, melakukan penertiban terhadap rumah dinas perusahaan.

Penertiban rumah dinas luas tanah 529 meter persegi dan luas bangunan 44 meter persegi yang sebelumnya dihuni oleh keluarga Barus, pensiunan PT KAI di Jl Manggis No. 86A, Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjungkarang Pusat itu, dilakukan dengan pengosongan dan merobohkan bangunannya.

Manajer Humas PT KAI Drive IV Tanjungkarang, Sapto Hartoyo menyebutkan, penertiban dilakukan karena penyewa secara administratif tidak mengindahkan ketentuan dari PT KAI.

"Rumah dinas tersebut telah dihuni oleh pihak yang tidak bertanggungjawab selama puluhan tahun, tidak memiliki ikatan kontrak sewa dengan pihak PT KAI dan menolak untuk meninggalkan rumah itu," ujar Sapto Hartoyo, di Bandarlampung, Kamis (27/2/2020).

Ia mengatakan, hak PT KAI atas tanah dan bangunan itu adalah Grondkaart No 10 tahun pengesahan 1913 serta tercatat dalam buku aset rumah perusahaan halaman 537 no urut 59 tahun 2013.

“Masa kontrak sewanya telah berakhir dari tanggal 28 Februari 2015. Artinya penghuni sudah sekian lama menunggak tidak membayar kontrak,” katanya.

Atas pelanggaran yang dilakukan penghuni, potensi pendapatan persewaan aset PT KAI Divre IV yang hilang hingga tahun 2020 sebesar Rp113.404.015,- dan hal ini sudah menjadi temuan BPK.

Diketahui, Rumah dinas ini sebelumnya dihuni oleh keluarga Barus pensiunan PT KAI. Setelah Barus meninggal dunia, rumah perusahaan tersebut dihuni oleh istri almarhum dan sampai tahun 2015 masih ada ikatan perjanjian kontrak dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Pada 2016, rumah perusahaan tersebut sebenarnya sudah diserahkan oleh keluarga Barus kepada PT KAI dengan membuat surat pernyataan bermeterai, tetapi kenyataannya yang bersangkutan tetap tidak mau meninggalkan rumah dan masih menempati tanpa mau melakukan ikatan kontrak hingga akhirnya terjadi penertiban ini. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top