-->

Tenaga Honorer Dihapus Secara Bertahap

Ilustrasi

BATANG, IPHEDIA.com - Dengan mempertimbangkan faktor usia dan faktor lainnya, Pemerintah akan menghapus tenaga honorer secara bertahap.

"Jangan sampai (tenaga honorer) karena faktor usia yang tidak memungkinkan menjadi aparatur sipil negara (terabaikan) tetapi tetap akan diperhatikan," kata Menteri Pendayagunaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, di Batang, Jawa Tengah, Kamis (23/1/2020).

Menpan RB mengatakan, Pemerintah mulai 2018 sudah melakukan penyaringan termasuk tes ulang kembali terhadap para tenaga honorer yang bisa memenuhi standar.

Bahkan, bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi standar pun pemerintah berupaya melalui pemda dengan membuka program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Untuk menyelesaikan masalah ini, kata dia, pihaknya sudah bertemu dengan Menteri Pendidikan. Karena, menurut dia, sebagian besar (masalah) tenaga honorer ada pada tenaga guru dan pegawai honorer di Dinas Kesehatan.

Ke depan, Pemerintah menyiapkan program di setiap satu desa minimal ada 10 guru, 10 tenaga kesehatan di puskesmas pembantu, penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, dan penyuluh pengairan.

Menpan RB minta pola reformasi birokrasi tidak dilihat secara sepotong saja termasuk masalah perampingan eselon 3, 4, dan 5, tunjangan kinerja, optimalisasi kerja, fungsionalnya tetapi juga bagaimana sampai proses penggajian, dan pensiun yang harus ditingkatkannya.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI, Kemenpan-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk secara bertahap menghapuskan jenis-jenis pegawai seperti tenaga honorer.

Kesepakatan tersebut dikutip dari kesimpulan rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi II, gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo mengatakan, perlu dipastikan tidak adanya lagi pegawai-pegawai yang jenisnya di luar undang-undang.

Undang-undang yang dimaksud adalah UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut UU tersebut, hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top