-->

Soal Kasus Suap Kuota Impor Ikan, KPK Panggil Dirut Perum Perindo



JAKARTA, IPHEDIA.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo), Farida Mokodompit, sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait kuota impor ikan tahun 2019, Kamis (9/1/2020).

Pelaksana tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, Farida diperiksa untuk tersangka eks Dirut Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda (RSU). "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RSU terkait tindak pidana korupsi suap kuota impor ikan tahun 2019," kata Ali Fikri.

KPK memanggil Farida dalam kapasitasnya sebagai Direktur Operasional Perum Perindo atau saat kasus suap tersebut terjadi. Selain Farida, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya untuk tersangka Risyanto, yakni Kepala Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana Perhubungan II, Kementerian BUMN/Anggota Dewan Pengawas Perum Perindo Kementerian BUMN/Perum Perindo Luizah.

Selanjutnya, Kepala Badan Penelitian dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan/Ketua Dewan Pengawas Perum Perindo Kementerian KKP/Perum Perindo Sjarief Widjaja, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi/Anggota Dewan Pengawas Perum Perindo Kemenristek Dikti/Perum Perindo Agus Indarjo.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Risyanto dan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera Mujib Mustofa (MMU) sebagai tersangka, pada Selasa (24/9/2019). Untuk Mujib, KPK telah melimpahkan berkas, barang bukti, dan tersangka ke penuntutan agar dapat segera disidangkan.

Dalam kasus itu, KPK menemukan adanya dugaan alokasi "fee" Rp1.300 untuk setiap kilogram "Frozen Pacific Mackarel" yang diimpor ke Indonesia. KPK menduga Risyanto menerima 30 ribu dolar AS terkait pengurusan kuota impor ikan tersebut.

Sebagai pemberi, Mujib disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara sebagai penerima, Risyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top