-->

Sampaikan Masalah Daerah, Ketua DPD RI Temui Presiden



JAKARTA, IPHEDIA.com - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menemui Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di daerah, seperti dana Otsus, pengurangan cabang olah raga (Cabor) dan lain-lain, Kamis (23/1/2020).

Ketua DPD RI telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa provinsi sejak November 2019 hingga Januari 2020 ini. Dari kunjungan itu, beberapa daerah mengeluh terhadap berbagai persoalan daerahnya. Seperti Aceh, Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Jawa Timur.

“Saya harap Presiden Jokowi memperhatikan berbagai aspirasi dari daerah.  Aceh minta dana Otsus diperpanjang karena kemiskinan masih tinggi, berikut evaluasi dan implementasinya,” kata LaNyalla.

Di Lampung, adanya perbedaan pandangan antara pemerintah provinsi dengan kementerian ATR/BPN tentang luasan lahan pertanian di provinsi lumbung padi itu. Selain itu, Lampung ingin memiliki sport center dan nasib tambak udang di Dipasena yang terpinggirkan.

Di Bangka Belitung, masalah dunia usaha timah,  zonasi wilayah, pariwisata, Bangka ingin menjadi kawasan KEK (Kawasan ekonomi khusus) dan lain-lain.

Pemprov Bengkulu akan membuka konektivitas antar daerah, terutama akses tol trans Sumatera dan jalur kereta api dari Sumatera Selatan untuk mendukung rencana pengembangan Pelabuhan Pulau Baai.

Di Jawa Timur, adanya praktek tidak sehat dalam dunia usaha, terkait dominasi pekerjaan jasa konstruksi oleh BUMN Karya. Hal ini menjadi salah satu rekomendasi Kadin Jatim dalam musyawarah provinsi pada Desember 2019 lalu, juga KONI Jatim terkait pengurangan cabor di PON XX tahun 2020 ini.
 

Kemudian, Inpres No. 7 tahun 2019 tentang percepatan kemudahan berusaha dapat benar-benar dirasakan oleh para pengusaha di daerah. “Semua harus diperhatikan karena wajah Indonesia harus dilihat dari wajah 34 provinsi. Insya Allah secara periodik akan diperhatikan Presiden RI,” ujar LaNyalla Mahmud Mattalitti. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top