-->

Pertamina MOR II Sumbagsel Awasi Agen Elpiji Bersubsidi Antisipasi Kelangkaan

General Manager Pertamina MOR II Sumbagsel, Primarini

PALEMBANG, IPHEDIA.com - Untuk mengantisipasi kelangkaan menyusul rencana pemerintah mengubah skema subsidi dari harga menjadi barang pada pertengahan tahun ini, PT Pertamina (Persero) MOR II Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) akan mengawasi agen elpiji 3 kg bersubsidi.

“Dari sisi suplai dimulai dari SPBE (stasiun pengisian bulk elpiji) ke depot kemudian ke agen dan ke pangkalan semua sudah dilakukan by system, sehingga tidak ada kelangkaan, namun memang yang diwaspadai itu dari pangkalan ke masyarakat,” ujar General Manager Pertamina MOR II Sumbagsel, Primarini, di Palembang, Rabu (22/1/2020).

Ia mengatakan, perusahaannya akan melakukan inspeksi mendadak hingga ke tingkat agen dan pangkalan di seluruh wilayahnya. Pertamina akan menerjunkan personel untuk melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pangkalan dan agen penyalur elpiji bersubsidi ini.

Untuk itu, dia mengharapkan masyarakat juga aktif melaporkan jika terjadi pelanggaran dalam penyaluran tabung gas yang biasa disebut melon ini. “Harga jual seharusnya Rp18.000/tabung, jika ada kenaikan silakan info ke call center 135, akan lebih baik jika ada bukti struknya. Jika benar, maka agen itu akan kami sanksi,” tegasnya.

Menurut dia, adanya kemungkinan penimbunan dilakukan agen cukup sulit untuk dilakukan karena oknum terpaksa harus memiliki banyak tabung. Selain itu, adanya pengawasan yang ketat dalam jalur distribusi akan menyulitkan pelaku untuk melakukannya. “Persoalannya bukan penimbunan, tapi barang langka, jika ada pun harganya tinggi,” ujarnya. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top