Pemerintah Sepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020 Tidak Naik



PALEMBANG, IPHEDIA.com - Berdasarkan hasil rapat kerja Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR RI menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2020 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan tahun sebelumnya.

"Besaran BPIH 2020 tidak mengalami kenaikan, sama dengan tahun sebelumnya," ujar Kakanwil Kemenag Sumsel melalui Humas, Saefudin Latief, di Palembang, Jumat (31/1/2020).

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil rapat kerja Menteri Agama dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, besaran rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1441 M/2020 H atau biaya yang dibayar langsung oleh jamaah sebesar Rp35.235.602,00.

Menurutnya, jumlah itu berarti sama dengan BPIH tahun lalu atau tidak mengalami kenaikan. Sebagaimana disampaikan Menag, BPIH yang dibayarkan jamaah mencakup biaya penerbangan, akomodasi di Makkah (SAR9,71), dan biaya hidup sebesar SAR1500.

Meski tidak naik, kata dia, ada sejumlah peningkatan pelayanan dalam menunaikan rukun Islam kelima pada tahun ini. Peningkatan tersebut, antara lain bertambahnya jumlah makan di Makkah sebanyak 10 kali, yaitu dari 40 kali pada tahun 1440 H/2019 M, menjadi sebanyak 50 kali pada tahun 1441 H/2020 M.

Selanjutnya, layanan akomodasi di Makkah dan Armina dengan sistem zonasi berdasarkan embarkasi. Ketiga, menu konsumsi dengan cita rasa Nusantara sesuai zonasi penempatan dan asal jamaah.

Begitu juga biaya visa sebesar SAR300 untuk setiap anggota jamaah, sudah termasuk dalam BPIH tahun 1441 H/2020 M dan tidak dibebankan kepada jamaah secara terpisah. Dalam rapat tersebut Menag juga mengatakan, persetujuan BPIH oleh DPR RI dan Pemerintah merupakan salah satu bagian krusial dari siklus penyelenggaraan haji.

Oleh karenanya pengesahan tersebut akan menjadi dasar bagi Presiden untuk menetapkan BPIH sebagaimana termaktub dalam Pasal 48 UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Bahkan, dalam aturan bahwa besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR RI. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top