Pascakarhutla di Sumsel, BKSDA Wajibkan Warga Tanam Pohon

Kepala BKSDA Sumsel, Genman Suhefti Hasibuan

PALEMBANG, IPHEDIA.com - Pascakebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selama 2019, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan mewajibkan warga di desa-desa sekitar Suaka Margasatwa Padang Sugihan menanam pohon untuk memulihkan tutupan hutan.

"Setiap desa wajib menanam dua hektare pohon dari jenis-jenis asli yang akan menghasilkan hasil hutan non kayu (HHNK)," ujar Kepala BKSDA Sumsel, Genman Suhefti Hasibuan, di Palembang, Jumat (24/1/2020).

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel per 19 November 2019, total hutan konservasi yang terbakar mencapai 63.449 hektar yang terdiri dari 49.419 suaka margasatwa dan 14.037 hektar taman nasional.

Suaka Margasatwa Padang Sugihan di Kabupaten Banyuasin dan OKI yang menjadi habitat 114 ekor Gajah Sumatera memang paling terdampak dari kebakaran hutan dan lahan di Sumsel selama 2019 dibanding wilayah konservasi lainnya.

"Tetapi kawasan yang terbakar hanya di bagian pinggiran saja dan tidak masuk ke tengah, jadi kawanan Gajah Sumatera sebetulnya masih aman," kata Genman.

Menurutnya, lahan yang terbakar disebabkan masih adanya masyarakat membuka lahan pertanian dengan sonor atau sengaja membakar, atau juga mungkin warga sengaja membakar agar pada musim hujan tumbuh pucuk-pucuk rumput baru untuk Kerbau Rawa.

"Kalau rumputnya tumbuh baru, maka masyarakat yang memelihara Kerbau Rawa di situ tidak akan kerepotan, melainkan cukup dilepasliarkan saja," ujarnya.

Walaupun cukup terdampak, jelas dia, namun kondisinya tidak separah jika dibandingkan kebakaran hutan dan lahan pada 2015, karena pihaknya telah lebih bersiaga dengan membuat pos-pos dan menurunkan petugas patroli di wilayah konservasi saat terjadi karhutla. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top