-->

Komisioner KPU Wahyu Setiawan Ditahan KPK



JAKARTA, IPHEDIA.com - Setelah menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan (WSE).

"WSE ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, di Jakarta, Jumat dini hari (10/1/2020).

Setelah menjalani pemeriksaan intensif pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Rabu (8/1/2020), Wahyu keluar dari gedung KPK, Jakarta sekitar pukul 01.20 WIB dengan mengenakan rompi tahanan KPK.

Atas kasus suap yang menjeratnya, Wahyu menyampaikan permohonan maaf. "Saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan kepada seluruh jajaran KPU," kata Wahyu, seraya menyatakan bahwa kasusnya itu murni masalah pribadinya dan akan menghormati proses hukum yang akan dijalaninya di KPK.

Dalam kasus ini selain Wahyu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF), kader PDIP Harun Masiku (HAR), dan Saeful (SAE) dari unsur swasta.

KPK juga telah menahan Agustiani di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK dan Saeful di Rutan Cabang KPK di Gedung KPK lama. Untuk tersangka Harun, KPK masih mengimbau agar yang bersangkutan menyerahkan diri.

Dalam konferensi pers di kantor KPK, Jakarta, pada Kamis (9/1/2020), Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, diduga meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu penetapan kader PDIP Harun Masiku sebagai anggota DPR RI pengganti antar waktu (PAW) caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP yang meninggal dunia, yaitu Nazarudin Kiemas pada Maret 2019. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top