Kementerian BUMN Minta Benny Tjokro dan Heru Hidayat Lunasi Utang ke Asabri



JAKARTA, IPHEDIA.com – Persoalan penurunan investasi saham hingga utang piutang yang terjadi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri sudah menjadi perhatian pemerintah.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, meminta Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat, untuk melunasi utang kepada Asabri.

“Kami harapkan ini terdapat utang-utang dari yang diakui juga dan diharapkan mereka melakukan pembayaran seperti Benny Tjokro dan Heru Hidayat,” kata Arya, di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Arya tak menyebut nilai utang Hanson dan Tram kepada Asabri. Namun, dia berharap kedua orang tersebut bisa memenuhi tanggung jawabnya sehingga Asabri bisa dibenahi.

Selain utang, Arya mengaku mendapatkan informasi bahwa Asabri menempatkan investasi pada saham-saham berkinerja kurang bagus dan hal ini akan dibenahi.

Arya menilai proses penyelesaian masalah Asabri berbeda dengan Jiwasraya karena Asabri merupakan perusahaan asuransi sosial, bukan perusahaan asuransi yang murni bisnis seperti Jiwasraya.

“Kalau Jiwasraya investor bisa masuk karena perusahaan asuransi tersebut murni bisnis dan bisa mengeluarkan produk, maka mekanisme bisnis yang dibuat untuk Jiwasraya tidak bisa diterapkan ke perusahaan asuransi seperti Asabri,” ujarnya.

Komisaris PT Inalum (Persero) itu menilai, operasional Asabri sejauh ini masih normal meski didera masalah. Asabri masih memungut premi sekaligus membayarkan klaim tepat pada waktunya. “Jadi, kalau terdapat klaim dari pensiunan dan sebagainya, itu bisa dibayarkan oleh Asabri,” jelas Arya. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top