-->

Jumlah Penduduk Miskin Lampung Turun



BANDARLAMPUNG, IPHEDIA.com - Dibandingkan Maret 2019, jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung per September 2019 mencapai 1,04 juta orang atau mengalami penurunan 12,62 persen.

"Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung mengalami penurunan 12,62 persen," ujar Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Lampung, Mas'ud Rifai, di Bandarlampung, Minggu (19/1/2020).

Ia menjelaskan, selama periode Maret-September 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun 7.170 orang dari 231.860 orang pada Maret 2019 menjadi 224.690 orang pada September 2019).

Sementara, untuk daerah pedesaan turun 15.010 orang dari 831.800 orang pada Maret 2019 menjadi 816.790 orang pada September 2019.

Berdasarkan persentase, penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2019 sebesar 8,92 persen turun menjadi 8,60 persen pada September 2019, sedangkan di daerah pedesaan pada Maret 2019 sebesar 14,27 persen turun menjadi 13,96 persen pada September 2019.

Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditas bukan makanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada September 2019 tercatat sebesar 75,08 persen. Kondisi ini sedikit meningkat dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 yaitu sebesar 74,97 persen.

Jenis komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, cabai rawit, tempe, mi instan, dan gula pasir.

Sedangkan, komoditas nonmakanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan adalah perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top