Cari Harun Masiku, KPK Gandeng Ditjen Imigrasi Kementerian Kemenkumham

Ketua KPK, Firli Bahuri

JAKARTA, IPHEDIA.com - Untuk mencari kader PDIP Harun Masiku (HAR), salah satu tersangka kasus suap terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI terpilih dari Fraksi PDIP periode 2019-2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Ditjen Imigrasi Kementerian Kemenkumham.

Pembongkaran kasus itu dimulai saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada sejumlah orang, termasuk Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, pada 8 Januari lalu. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pekan lalu, Harun Masiku belum menyerahkan diri.

“Kita masih melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan dan kita terus berupaya keras untuk menangkap yang bersangkutan,” ujar Ketua KPK, Firli Bahuri, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Saat ini, kata dia, KPK juga sudah membuka kerja sama dengan aparat penegak hukum lain dan pihak imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kendati demikian, Firli belum memberi jawaban lanjutan apakah maksud kerja sama tersebut adalah pengajuan pencekalan atau bukan.

“Itu prosedur yang kita lakukan terhadap para tersangka, kerja sama dengan aparat penegak hukum. Karena pihak imigrasi yang paham terkait perlintasan orang masuk dan ke luar Indonesia,” katanya.

Firli melanjutkan, penyidik KPK bekerja bukan atas dasar permintaan, tetapi secara profesional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ia pun meminta kepada seluruh pihak memberi kesempatan kepada penyidik untuk bekerja guna membuat terang benderang suatu peristiwa tindak pidana korupsi. “Sehingga penyidik bisa bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugasnya secara profesional,” ujarnya. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top