-->

BI Sumsel: Capai Pertumbuhan Ekonomi Perlu Berdayakan UKM



PALEMBANG, IPHEDIA.com - Demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu memperhatikan dan memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM).

"Agar pertumbuhan ekonomi ini berkelanjutan maka dibutuhkan perhatian ke sektor UKM," ujar Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Hari Widodo, di Palembang, Minggu (27/12020).

Ia mengatakan, sektor ini menghidupi banyak orang, dan sudah teruji tidak rentan krisis ekonomi. Jika perekonomian Sumsel ingin tetap tumbuh berkelanjutan, juga harus memperhatikan sektor UMK.

Pertumbuhan ekonomi Sumsel saat ini cukup terjaga dengan berada di kisaran 5,5 persen-6,0 persen. Begitu pula dengan angka inflasinya, yakni hanya 2,06 persen atau relatif rendah sesuai dengan target 3,0 persen plus minus 1 persen pada 2019.

Menurutnya, sektor ekonomi kerakyatan ini memiliki peran sangat penting dengan pengentasan kemiskinan. Hal ini sangat sejalan dengan target Pemerintah Provinsi Sumsel yang ingin mengetaskan kemiskinan hingga satu digit.

“Tinggal lagi keseriusan dari pemerintah daerah untuk menerapkan, seperti memberikan bantu modal dan pendampingan,” kata Hari Widodo.

Untuk mengejar target tingkat kemiskinan menjadi satu digit, Pemprov Sumatera Selatan berambisi menurunkan angka kemiskinan minimal 1 persen setiap tahun.

Sementara, Badan Pusat Statistik merilis angka kemiskinan di Sumatera Selatan menurun 0,15 persen menjadi 12,56 persen dalam periode enam bulan, yakni Maret—September 2019.

Penurunan ini menyebabkan terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin sebanyak 6.580 orang dari kondisi sebelumnya di Maret sebanyak 1.073.740 orang. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top