Antisipasi Perubahan Cuaca, Babel Terapkan Penanganan Bencana Terpadu



PANGKALPINANG, IPHEDIA.com - Sebagai bentuk respon pemerintah dalam mengantisipasi perubahan cuaca yang ekstrem, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan sistem penanggulangan bencana alam secara terpadu.

"Penanganan bencana secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan ini, artinya bahwa penanggulangan bencana menjadi tugas kita bersama-sama," ujar Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman Djohan, usai apel siaga bencana, di Pangkalpinang, Senin (14/1/2020).

Semenjak perubahan paradigma penanggulangan bencan dari responsif menjadi preventif, kata dia, maka sudah mulai dibangun sistem penanggulangan bencana. Mandat penyelenggaraan penanggulangan bencana secara proporsional juga dimiliki oleh sektor-sektor lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing.

Menurutnya, selama musim hujan dengan intensitas tinggi ini, bencana dapat terjadi setiap saat dan manusia hanya dapat memperkirakan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan seluruh aparat TNI, Polri, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan instansi terkait lainnya serta masyarakat harus terus ditingkatkan.

Apalagi, dia melanjutkan, sekarang sedang memasuki musim hujan yang diperkirakan intensitasnya sangat tinggi hingga Februari 2020. "Kita semua perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim," ujarnya.

Bangka Belitung, jelas dia, yang terdiri dari tujuh kabupaten dan satu kota serta empat puluh tujuh kecamatan perlu membantengi diri dalam penanggulangan bencana.

Daerah Bangka Belitung yang terdiri dari dua pulau besar, yaitu Bangka dan Belitung sangat berpotensi terjadinya bencana alam hidrometeorogi, seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan maupun perubahan cuaca ekstrim angin puting beliung," jelasnya. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write comment

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

TOPIK

Back to Top